Friday, May 02, 2003

Press Day:
Ancaman Kekerasan Terus Bayangi Para Jurnalis

Reporter : Suwarjono

detikcom - Jakarta, Hari ini, Sabtu (3/5/2003) masyarakat pers memperingati hari kemerdekaan pers sedunia. Apa yang menarik dari peringatan tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Kekerasan terus meningkat, seperti kasus terbunuhnya 11 jurnalis dalam invasi tentara Amerika ke Irak. Setahun sebelumnya, 20 jurnalis terbunuh dan 136 jurnalis dipenjara oleh rejim represif di berbagai negara dunia.

Bagaimana dengan Indonesia? Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat serupa, yakni semakin banyaknya kekerasan yang diterima kalangan pers. Sebagai akumulasi, diawal tahun 2003 kalangan pers Indonesia memunculkan perlawanan pers terhadap premanisme.

“Ancaman terhadap pers makin tampak. Sebab, pers dianggap potensial menjadi penggangu, bahkan dinilai kebablasan. Bahkan ada sebagian pihak yang merasa berhak menghakimi pemberitaan pers melalui aksi premanisme,” ungkap Ketua AJI Ati Nurbaiti kepada detikcom, Sabtu pagi (3/4/2003).

Apa ukuran jika kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat? Ati Nurbaiti membeberkan daftar kekerasan yang terus meningkat. Sepanjang periode 3 Mei 2002-3 Mei 2003, AJI mencatat ada 72 kasus tekanan terhadap jurnalis dan media massa. Dari 72 kasus, AJI mencatat 33 kasus yang merupakan aksi premanisme--penggunaan jalan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan dengan media atau jurnalis.

“Misalnya aksi penyerbuan pendukung pengusaha Tomy Winata ke kantor Majalah Tempo di Jakarta pada 8 Maret lalu. Massa tak hanya memprotes, tapi juga melakukan penganiayaan terhadap awak redaksi Tempo. Aksi serupa di propinsi Aceh pada 22 Oktober 2002, saat sekelompok massa tak dikenal membakar mobil dan kantor harian Serambi Indonesia,” ungkap Ati.

Meskipun jurnalis sudah terlindungi dengan UU Pokok Pers, yakni UU No 40 tahun 1999, ternyata penerapan dilapangan belum sesuai yang diinginkan. Paling tidak jika dilihat dari berbagai kasus yang muncul, para jurnalis belum terlindungi.

Dalam pandangan Ati Nurbaiti, aparat hukum hampir tidak melakukan tindakan berarti untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya, hampir 90 % kasus-kasus kekerasan itu dilaporkan ke polisi, namun kurang dari 5% kasus yang diadukan itu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Sementara untuk kasus yang dibawa ke pengadilan, tuntutan hukumnya sangat ringan. “Contoh, pelaku aksi premanisme terhadap Tempo hanya dikenai pasal 335 KUHP delik perbuatan tidak menyenangkan dengan tuntutan hukum hanya satu tahun. Penggunaan pasal ini kan tak tepat, terlalu ringan,” ungkap wartawan senior di The Jakarta Post ini.

(jon)
Korban Tewas SARS 417 Orang
Sumber : who.int

detikcom - Jakarta, Meski WHO mengumumkan trend wabah SARS menurun di sejumlah negara, namun korban tewas SARS terus bertambah. Hingga Sabtu (3/5/2003) ini tercatat 417 orang yang meninggal karena wabah sindroma pernafasan akut ini.

Dalam daftar WHO yang diperbarui pada 2 Mei 2003 pukul 17:00 GMT+2 waktu Jenewa, kasus SARS di 27 negara mencapai 6.054 kasus, dan 2.643 sembuh.

Dalam daftar WHO itu, terdapat 2 tabel baru yang dipasang, yaitu tanggal terakhir kasus probable SARS dilaporkan dan tanggal terakhir jumlah kasus yang sedang berjalan. Beberapa minggu lalu tabel WHO itu telah ditambahi dengan jumlah pasien yang berhasil disembuhkan. Akumulasi jumlah kasus maupun jumlah orang yang tewas itu dihitung mulai 1 November 2002.

Menurut WHO, di Indonesia kasus probable (diduga kuat, di atas suspect-red) ada 2. Sedangkan yang meninggal 0 dan yang sembuh 1.
(nrl)


Saturday, March 29, 2003

UNDER CONSTRUCTION
Membaca Berita Sepekan dalam Sehari
Bila Kadis Perikanan dan Kelautan Blak-Blakan

Kadis Perikanan Sulteng blak-blakan soal kelemahan kantornya. Mulai dari maraknya pencurian ikan hingga minimnya jumlah pegawai negeri sipil di lingkungannya dibeber habis.

ADA yang berbeda saat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tengah, Ir Faisal Shahab memaparkan program kerja instansinya pada wartawan di ruang wartawan, Sabtu pekan lalu. Bila beberapa instansi sebelumnya terkesan malu-malu membeberkan kelemahannya, Faisal justru blak-blakan mengungkap “borok” instansi sejak terbentuk di era Gus Dur silam.


“Perlu anda ketahui sejak terbentuknya, Dinas Perikanan dan Kelautan Sulteng banyak menghadapi kendala dalam menjalankan programnya. Mulai dari minimnya sarana dan prasarana termasuk kekurangan pegawai tak berdaya mengelola potensi perikanan dan kelautan, hingga tumpang tindihnya perangkat hukum yang mengatur soal ini. Dana yang seharusnya dikelola oleh Dinas Perikanan malah nyangkut di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, “ jelas mantan Rektor Universitas Alkhairaat itu, santai.

Dalam gelaran rutin Biro Informasi dan Komunikasi (Infokom) Sekretariat Provinsi (Setprov) Sulteng itu, Faisal mengaku, selama ini tak bisa memberikan kontribusi yang memadai sesuai dengan potensi laut dan perikanan di daerah ini. “Kalau ekspor ikan, izinnya dari kabupaten, sedangkan devisanya diambil pemerintah pusat, jadinya provinsi terjepit. Tidak menuai hasil,” tekannya.

Contohnya, ekspor udang beku PT Banggai Sentral Shrimp (BSS). Mereka tidak pernah memberikan konstribusi ke daerah semuanya diambil pusat dalam bentuk devisa. “ Jangankan kontribusi, datanya pun kami tidak ketahui,“ kata Faisal

Selama ini diketahui, BSS mengekspor udang beku ke berbagai negara, utamanya Perancis. Karena perusahaan ini tergolong Penanaman Modal Asing (PMA) yang izinnya dikeluarkan pemerintah pusat, maka tidak pernah diketahui datanya. “Kami hanya mengeluarkan sertifikat mutu. Itu pun melalui sediit bujukan, sebab aturan pemerintah sertifikat mutu dapat dikeluarkan daerah lain semisal Surabaya,” tekan Faisal.

Soal Ikan Napoleon

Sementara itu, menanggapi pertanyaan wartawan soal maraknya penangkapan ikan napoleon dan potensi laut lainnya di Perairan Sulteng, Faisal mengaku, sangat sulit bagi mereka mengantisipasi maraknya penangkapan ikan secara ilegal. Apalagi ikan Napoleon yang harganya sangat mahal. “Pernah saya sendiri bersama Kapolsek Ampana Tete suatu malam di Perairan Teluk Tomini mengejar pelaku penangkapan ikan ilegal, hasilnya nihil. Pelakunya tidak terkejar. Motor laut yang kami gunakan kalah cepat dengan yang mereka punya mesin tempelnya sampai tiga,” katanya.

Pernah juga, suatu ketika anak buah Faisal memburu pelaku pemboman ikan di perairan Banggai, sampai di tengah laut justru pelaku berbalik mengancam akan membom ikan sekalian dengan petugas. “Siapa yang bisa melawan di tengah laut lepas, yah terpaksa anak buah saya tancap gas,” tuturnya.
Soal ini, Faisal mengaku sudah mengusulkan ke pusat untuk membentuk Polisi Perikanan dan Kelautan seperti halnya Polisi Kehutanan. Itu untuk membantu mengamankan hasil Laut serta mengantisipasi minimnya fasilitas dan sarana yang dimiliki petugas dinas perikanan.

Dana minim

Dijelaskan Faisal, tahun 2002 lalu biaya pengawasan yang dianggarkan sekitar Rp 70 juta. Dana itu sangat sangat minim jika dibanding panjang pantai 2.339 kilometer dan memilki wilayah patroli 120.968 km2. Saat ini Dinas Perikanan dan Kelautan belum bisa berbuat banyak, hal ini lebih disebabkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perizinan yang diusulkan hingga kini belum dibahas padahal pengusulannya sudah dilakukan satu setengah tahun yang lalu. “Raperda yang kami ajukan hingga kini masih ditangan biro hukum dan belum dibahas, padahal untuk untuk bisa melangkah kami butuh penetapan perda sebagai payung hukum,” urainya.
Dalam kesempatan itu, Faisal juga mempertanyakan, dana bantuan luar negeri dalam bentuk Marine And Coastal Resources Management Project (MCRMP). Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan itu tidak diketahui bagaimana posisinya saat ini, sebab yang menangani dana tersebut adalah Bappeda Sulteng. Saat itu dana senilai Rp 11 milyar itu dikucurkan, Faisal mengaku, Dinas Perikanan dan Kelautan dalam taraf pembentukan. Oleh Menteri Perikanan dan Kelautan saat itu disarankan dana ditangani dulu oleh bappeda, nanti kalau Dinas Perikanan dan Kelautan sudah terbentuk baru diserahkan kembali. “Namun hingga saat ini kami sendiri tidak tahu sejauhmana pemanfaatan dana tersebut, “ ujarnya . Yang pasti, aku Faisal, nelayan tidak merasakan apa-apa dari proyek tersebut, karena gaungnya saja tidak terdengar.

Menyinggung dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Faisal mengatakan pihaknya tidak bisa berkutik, karena penentu akhir dari daerah mana yang dapat ditentukan oleh pusat. “Yang kami ajukan itu adalah daerah–daerah yang belum dapat PEMP tahun lalu, tapi karena kewenangan akhir ada di pusat jadinya seperti yang diributkan media mssa belakangan ini, “sesalnya.

Banyaknya masalah dan kendala yang dihadapi, tidak membuat Dinas Perikanan dan Kelautan Sulteng patah hati. Mereka akan terus melakukan terobosan termasuk melakukan koordinasi dengan pihak–pihak yang terkait, hingga tujuan dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan dapat terwujud. Salah satu buktinya adalah dengan terlampauinya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2002 lalu yang mencapai Rp 100 juta lebih. Untuk tahun 2003, kembali ditargetkan Rp 125 juta yang bisa disumbangkan untuk menambah pasokan PAD.

Dalam kesempatan itu, Fasial juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada Dinas Perikanan dan Kelautan, luas Wilayah Laut di Sulteng mencapai 120.986 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.339 kilometer. Nah, dari sekian banyak Pulau yang tersebar di Wilayah Teritorial Laut Sulteng itu ada 150 pulau yang belum mempunyai nama.

Sekolah Perikanan

Tak hanya kabar buruk, dalam kesempatan itu, Faisal juga menyampaikan berita baik. Katanya, bagi lulusan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) sederajat di Sulawesi Tengah dalam waktu yang tidak lama lagi direncanakan akan dibangun Kampus Perikanan dan Kelautan. “Rencana mendirikan semacam akademi atau kampus perikanan dan kelautan sudah ditindak lanjuti. Beberapa persyaratan sudah dipenuhi, antara lain pemerintah provinsi Sulteng sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kompleks eks MTQ Jabal Nur berbatasan dengan Untad,” jelasnya.

Selain itu yayasan yang mengelola institusi tersebut juga sudah dipersiapkan. Untuk mempermudah proses belajar mengajar, menurut Faisal, akan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan dan Kelautan (STIPK) Jakarta dengan klasifikasi ijasah Diploma I (DI), DII dan DIII

Yang menarik, kampus perikanan dan kelautan yang akan dibangun nantinya tidak hanya diperuntukan bagi lulusan SLTA sederajat di Palu, tapi juga diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka yang bermukim di seluruh kawasan Indonesia timur.

Pada kesempatan itu, Kadis Perikanan dan Kelautan juga mengeluhkan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2002. Jatah untuk dinasnya sangat kurang. Penerimaan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulteng tahun 2002 lalu dinilai belum merata penyebarannya ke semua dinas yang membutuhkan. Faisal Shahab mengungkapkan dinas yang dipimpinnya hanya memperoleh jatah 4 orang PNS. Dibanding dengan dinas lain jatahnya sampai belasan orang yang diterima padahal Dinas Perikanan dan Kelautan masih banyak membutuhkan pegawai. Tapi, dengan makin banyaknya Sarjana Perikanan, ke depan ia optimis pegawainya akan bertambah. *

Keluhan dari Transmigran Kalemba

WARGA transmigrasi Kalemba Kec. Malei Tojo Kab.Poso meprihatinkan dalam hal pelayanan kesehatan. Sejak mereka berada di derah yang disediakan pemerintah tersebut, pelayanan kesehatan hanya mengharapkan satu orang petugas dari Puskesmas saja, yaitu seroang mantri.

Hal ini diungkapkan seorang transmigran, Halid, 63 tahun saat ditemui MAL di Poso belum lama ini. Ia menuturkan, mantri yang bernama Pakanangi itu, hanya menumpang di rumah orang, karena kantor kesehatan yang dibangun pemerintah belum bisa diperguanakan, karena belum memenuhi syarat untuk dijadikan pelayanan kesehatan masyarakat.

Halid juga menegaskan seringkali ada warga masyarakat yang meninggal dunia karena tak bisa lagi ditolong. Hal tersebut menurutnya, karena di samping petugasnya hanya satu orang, obat-obatan yang disediakan juga sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun mutunya. “Jadi mantri itu bakase obat pokoknya mana yang takena dengan itu penyakit, malah orang melahirkan, dia juga yang terpaksa kase melahirkan padahal itu mantri laki-laki,” tegasnya sambil tertawa geli.

Halid juga mengatakan, bahwa wilayah yang dilayani oleh satu orang petugas kesehatan itu meliputi dua desa, yaitu Desa Bugi dan Desa Kalemba, ditambah satu dusun sehingga tidak heran jika biasa ada yang meninggal tak tertolong karena jarak desanya berjauhan, dan yang biasa meninggal itu adalah yang kena muntah berak (muntaber). Bahkan menurut Halid belum lama ini tiga orang warga transmigrasi Kalemba tersebut meninggal dunia akibat muntaber.

Menurut Halid, salah satu juga kekurangan di derah transmigrasi tersebut adalah keberadaan air bersih dimana jumlah KK 390 dengan jumlah jiwa lebih dari 1.000 orang hanya mengandalkan sekitar sepuluh sumur yang berfungsi dibangun pemerintah.

Selain persoalan di atas, juga masalah pendidikan butuh perhatian dari pemerintah, sebab selama ini anak-anak mereka yang sekolah di SD hanya menggunakan bangunan bekas gudang yang dulu dipakai oleh pihak proyek transmigrasi. Sementara guru yang mengajar di sana hanya satu orang yang PNS, yaitu Kepala Sekolahnya. Selebihnya, dua orang guru kontrak dan lainnya sukarela yang dibiayai dari BP3.

Menurut kepala dusun I desa Kalemba I, Tukijo,48 tahun, baik kepala sekolah maupun kedua orang guru kontrak tersebut, seringkali meniggalkan tempat meskipun tidak lama, namun hal tersebut menurutnya bisa mempengaruhi dan mengganggu jalannya pendidikana. “Karena ini saya selaku wali murid sangat mengharapkan agar ada perhatian dari atas terhadap guru kontrak maupun kepala sekolahnya yang sering meninggalkan tempat itu,” tegasnya.

Salah seorang pejabat Dinas Transmigrasi Poso, pada MAL membantah bahwa gedung sekolah SD Kalemba tersebut adalah bekas gudang, melainkan bekas kantor kontraktor yang membangun desa Kalemba.*







saran dan
komentar hubungi webmaster: jgbua@plasa.com

Jangan Susah Ketika Harus Terbelah

DONGGALA adalah kota tua di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Jika menengok lembaran peta Pulau Sulawesi dan kemudian mencermati bagian "lehernya", di sinilah awal cerita Donggala bermula. Donggala memang nyaris identik dengan (Sulteng). Bukan saja wilayahnya yang kini seluas 1,047 juta hektar dengan penduduk sekitar 415.000 jiwa. Tahun 1999 dan 2000, produk domestik regional bruto (PDRB)-nya masih yang tertinggi, sekitar 30 persen dari total PDRB Sulteng.
Merujuk buku Sejarah Kebudayaan To-Kaili karya Prof Dr HA Mattulada, Donggala pernah menjadi pusat pemerintahan ketika Belanda menempatkan Asisten Resident MJH Engelenberg pada tahun 1905. Tahun 1919, Donggala menjadi salah satu afdeling yang berada di bawah Residentie Sulawesi Utara yang beribu kota Manado. Sementara, saat Sulteng dijadikan wilayah otonom pada tahun 1951, Donggala terpilih menjadi ibu kota salah satu dari wilayah kabupaten di Sulteng.
Sebelumnya, wilayah Donggala terbangun dari delapan kerajaan besar, yaitu Kerajaan Palu, Sigi-Dolo, Kulawi, Biromaru, Banawa, Tavaeli, Parigi, dan Moutong. Peperangan panjang melawan Pemerintah Hindia-Belanda, mengubah wilayah ini sebagai daerah taklukan. Sejarah panjang itulah yang sangat bisa jadi mendorong Donggala memilih semboyan Kota Antik (aman, nyaman, tertib, indah, dan cantik).
KINI, Bupati Donggala Nabi Bidja berani menyebutkan bahwa kabupatennya merupakan wilayah percontohan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Bukti konkretnya, Donggala merupakan induk yang telah melahirkan banyak anak.
Kabupaten Buol-Tolitoli mekar mandiri pada tahun 1959, menyusul pada tahun 1995 Kota Palu menyempal sendiri. Yang terakhir, Kabupaten Parigi-Moutong dengan wilayah sepanjang pantai timur Sulteng disahkan pertengahan 2002 setelah perjuangan puluhan tahun.
Belum selesai masa "penyapihan" Parigi-Moutong, muncul keinginan masyarakat di Pantai Barat untuk memekarkan diri menjadi kabupaten baru. Seperti disebutkan Ketua Tim Sosialisasi Pemekaran Kabupaten Pantai Barat Kasman Lassa, potensi kawasan ini masih belum optimal tergarap. Padahal, potensi sumber daya alam sangat berlimpah dari sektor kelautan, pertanian dan perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata.
Hitungan kasar saja, dari enam wilayah kecamatan yang ada bisa terkumpul pajak bumi dan bangunan minimal Rp 29 milyar per tahun.
Sumber daya manusia pun diyakini tidak bakal kalah bersaing. Setidaknya tercatat ada delapan doktor, 1.300-an sarjana strata dua, dan 3.000-an sarjana dari Kecamatan Tawaeli, Sindue, Sirenja, Balaesang, Sojol, dan Dampelas yang saat ini sebagian di antaranya tersebar menduduki posisi strategis di Sulteng, Kota Palu, atau Donggala sendiri. Tenaga terdidik inilah yang diyakini bakal siap memajukan daerahnya.
Kasman menegaskan, aspirasi arus bawah sangat meyakinkan bahwa mereka akan sanggup mandiri dan tidak bakal memberatkan kabupaten induk jika permohonan pemekaran benar dikabulkan. Kasman menolak andaikan ada yang menyebutkan bahwa keinginan pemekaran tersebut hanya untuk mengakomodasikan kepentingan sekelompok kecil yang haus kekuasaan.
Aspirasi tersebut tumbuh lewat penyampaian masyarakat di enam kecamatan lewat basis forum komunikasi yang ada. Yang terpenting, pemekaran tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Bisa dibayangkan ketika rakyat di ujung kawasan Pantai Barat harus melintas wilayah geografis yang berat dan melelahkan untuk mendapatkan pelayanan terbaik di ibukota kabupaten.
"Komiu (Anda-Red) bisa bayangkan betapa jauhnya warga di Sojol jika harus mengurus surat ke Banawa (ibu kota Donggala)," kata Kasman.
ATAS apirasi yang muncul dari Pantai Barat, anggota Komisi D bidang Pembangunan DPRD Donggala Mansyur Panintjo menyatakan, konsep pemekaran kabupaten baru harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Manfaat pembangunan harus dirasakan lebih cepat dan merata di semua lapisan. Sebaliknya, iklim kompetisi yang sehat akan terpicu dengan lahirnya kabupaten baru. Dengan begitu, efeknya akan semakin terasa di masyarakat.
Bupati Nabi Bidja pun menitipkan pesan, jika memang pemekaran benar merupakan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, kepentingan bersama pula yang harus dikedepankan. Pemekaran tidak bisa sebatas diacukan pada potensi yang dimiliki. Fasilitas dan prasarana harus dihitung cermat untuk menjadikannya benar-benar siap menjadi daerah otonom.
Sebagai ilustrasi, semasa masih tergabung dengan Kabupaten Donggala, wilayah Parigi-Moutong, memiliki kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) 46 persen. Karenanya, Bidja menilai proses pemekaran Parigi-Moutong akan berbeda dengan Pantai Barat yang harus diakui sarana-prasarananya belum cukup memadai.
PEMEKARAN Kabupaten Pantai Barat diyakini Bidja masih butuh proses panjang. Serangkaian diskusi dan kajian mendalam masih perlu dilakukan untuk mempertanyakan kembali kelayakannya sebagai kabupaten baru.
Keterbatasan fasilitas telekomunikasi, kelistrikan, atau air bersih menjadi salah satu indikator yang paling mudah didapati. Karenanya, sebelum kemudian benar-benar siap, Pemerintah Kabupaten Donggala masih berkehendak menggenjot pembangunan jalan, penyediaan fasilitas kesehatan dengan peningkatan status pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu menjadi puskesmas perawatan di kawasan ini.
"Yang tidak boleh dilewatkan dalam konsep pemekaran itu, jangan sampai pemekaran tersebut justru mematikan kabupaten induknya," kata Bidja.
Sebaliknya, Kasman Lassa menyebutkan, dengan daerah yang lebih kecil dan terkonsentrasi, Pemerintah Kabupaten Donggala dinilai akan lebih efektif bekerja. Donggala tidak perlu khawatir akan kehilangan pendapatan.
DONGGALA justru akan dikenang sebagai daerah yang paling siap mengejawantahkan otonomi dengan memekarkan wilayahnya atas pertimbangan pelayanan kepada masyarakat. Justru pemekaran itu akan memberikan kesempatan kepada Donggala dalam memberikan pelayanan maksimal kepada warganya.
Langkah kreatif untuk memutarkan roda pemerintahan, seperti perolehan pendapatan asli daerah, diyakini akan tetap mampu terwujud. Bidang perdagangan dan pariwisata bersinergi dengan sektor pertanian yang selama ini diandalkan.
Merujuk Laporan Pertanggungjawaban Bupati Donggala tahun 2001, target PAD sebesar Rp 4,877 milyar pun bisa terlampaui menjadi Rp 5,139 milyar. Jika mau, masih banyak potensi yang bisa digarap dari daerah seperti wilayah Kulawi dan Riopekava jika memang kemudian Pantai Barat melepaskan diri dari Donggala. Karenanya, angka pertumbuhan ekonomi Donggala yang 6,43 persen pada tahun 2001 semestinya juga tidak akan terganggu.
Merujuk data Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran 2003, sudah pasti porsi Donggala harus terkurangi jika kemudian wilayahnya terpecah-pecah. Pada tahun 2002, Donggala masih kebagian Rp 262,95 milyar dan menyusut menjadi Rp 184,56 milyar.
Salah satu alasan penurunan itu adalah proporsi Donggala berkurang karena Parigi-Moutong sudah berdiri sendiri. Untuk tahun anggaran 2003, Parigi-Moutong mendapatkan bagian Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak Rp 112,04 milyar.
Proses menuju gol-tidaknya pemekaran Kabupaten Pantai Barat memang memberi tantangan kreatif bagi Donggala setelah Parigi-Moutong memandirikan diri. Apa pun, asal jangan sampai sama-sama susah ketika semuanya harus terpecah. (Sidik Pramono)
Jejak Abang Didi: van Peleru, naar Jakarta en Palu

Masih ingat buku yang ditulis oleh A.C. Kruijt, seorang tokoh misionaris Belanda dan linguist piawai yang bekerja di Poso dan Tentena pada abad 19. Nah meminjam judul bukunya: Van Poso, Naar Parigi, Sigi en Lindoe, demikian pula perjalanan Pendeta Rinaldy Damanik, yang akrab disapa Abang Didi.

SABTU, 17 Agustus 2002. Mobil yang dikendarai Abang Didi digeledah aparat gabungan dari TNI dan Polri di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Keterangan dari Polda Sulteng, ketika itu, ditemukan 10 senjata rakitan laras panjang, 4 senjata laras pendek dan 144 butir amunisi serta minyak pelumas senjata api dalam mobil tadi. Selama Agustus 2002, polisi mengirim surat pemanggilan kepada Abang Didi di Tentena. Tapi sampai pada pemanggilan kedua, ia tidak juga datang ke Polda Sulteng.

Minggu, 8 September 2002. Abang Didi berangkat dari Tentena menuju Makassar. Ia menginap semalam di Makassar.

Senin, 9 September 2002. Abang Didi tiba di Jakarta. Ia didampingi Yan Patris Binella, SH, Divisi Advokasi CC-GKST, Tentena. Mereka menuju Mabes Polri di Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan untuk melakukan pembicaraan tentang pemeriksaannya.

Selasa, 10 September 2002. Abang Didi dan rombongan tiba ke Mabes Polri. Damanik didampingi juga oleh Johnson Panjaitan, SH dari Perhimpunan dan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta. Ia diperiksa sebagai saksi. Hari itu juga turun Surat Perintah Penangkapan. Statusnya sebagai tersangka. Dia ditahan di Ruang Kasubdit Senjata dan Bahan Peledak (sendak) Mabes Polri.

Rabu, 11 September 2002. Tim Advokasi Sinode AM berencana ke Mabes Polri. Tapi tidak didapat keterangan apa yang dilakulan oleh tim advokasi yang dikoordinatori oleh J.F Mona Saroinsong, Koordinator Crisis Center Sinode AM Gereja Kristen Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Sepanjang September sampai paruh Desember 2002, tim penyidik Mabes Polri terus melakukan penyidikan intensif atas Abang Didi.

Minggu, 22 Desember 2002. Sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat Abang Didi diambil oleh Polda Sulteng dari Mabes Polri Jakarta dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah.

Rabu, 25 Desember 2002. Usai menyantap nasi kuning pagi harinya, Abang Didi muntah-muntah. Diduga ia keracunan makanan. Tapi ternyata dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sulteng, makanan itu tidak mengandung racun. Sepanjang Desember, ia diperiksa intensif oleh Tim Penyidik Ditserse Polda Sulteng.

Rabu, 8 Januari 2003. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Abang Didi diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng bersama sejumlah barang bukti. Saat ini ia dititipkan di Rumah Tahanan Palu, di Maesa, Palu Timur.

Dr. George AditjondroPenulis Buku Poso/Peneliti

Ada Tiga Pihak Berkepentingan di Poso

RASANYA di kalangan pro demokrasi, juga akademis tak ada yang tak mengenal lelaki berkacamata ini. Pria yang senang disebut pemburu harta oligarki Soeharto ini sejak awal 2002 lalu, sering bertandang ke Palu. Di Ibukota Sulawesi Tengah ini, lelaki yang hidup terpisah dengan isteri dan anaknya ini, mengaku menjadi konsultan ornop dan tengah menulis buku tentang Poso.
Rabu (5/3) malam, kala menerima telepon MAL, ia barusan tiba dari Poso. Melalui perjalanan darat dari Makassar, ia singgah bermalam selama dua malam di Tentena untuk menambah data untuk buku yang ia garap bersama pegiat LSM lain. “Ok malam ini saya kumpulkan datanya dulu, dan besok pagi kita bisa wawancara,” katanya pada MAL.
Dengan kaus polo shirt warna biru dan celana panjang putih, pria berkulit putih ini menerima wartawan Amran Amier dan fotografer Jafar G. Bua dari MAL di kamar 231 Hotel Rama, Jalan Monginsidi, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulteng.
Tampak komputer portablenya masih menyala, dan sejumlah buku serta makalah berserak di kamar dengan dua tempat tidur itu. Mata George Aditjondro, 57 tahun, tampak masih lelah, kurang tidur. Tapi, ia menyambut MAL dengan bersahabat.
Kepada MAL, ia berkomentar soal penangkapan penembakan misterius di Poso serta peran militer di daerah penghasil kayu hitam itu. Berikut kutipannya:

Polisi menangkap tiga petrus di Poso, bagaimana komentar Anda?
Pertama, ketiga petrus ini siapa dan mereka bekerja di daerah mana. Jadi ini sama dengan kasus-kasus, misalnya penipuan lewat SMS. Kalau ada tiga orang tertangkap. Apa seluruh Indonesia pelaku telah tertangkap. Pola penembakan misterius itu ada tiga, yakni bisa bersifat dendam antarwarga itu sendiri, bisa bersifat perampokan atau kriminal, bisa bersifat teror untuk memelihara citra rawannya daerah Poso.

Penyidikan polisi ketiga petrus ini motifnya kriminal murni. Tapi, babuknya senjata organik standar TNI, komentar Anda?
Mungkin saja mereka pinjam senjata dari aparat, mungkin polisi atau tentara. Untuk melakukan pembalasan dendam dengan cara menyewa. Kalau pengalaman saya di Timor Lorosae itu sering juga senjata aparat dipinjam. Senjata di Papua senjata organik aparat sering disewakan. Mereka pakai berburu rusa habis-habisan di Taman Nasional Merauke.

Ataukah mereka ini peliharaan tentara?
Piaraan tentara juga bisa. Karena kita bisa lihat kasus Berty Loupatty dan Gueteres yang sementara diusut. Dan memang tentara memelihara kelompok-kelompok preman. Dalam sejarah orba dan pasca orba tidak terlalu asing.

Soal senjata itu polisi masih berkoordinasi dengan TNI. Nah, bagaimana Anda melihat peran TNI di Poso?
Ada yang merupakan trik militer dalam bentuk memelihara kelompok-kelompok preman, kelompok para militer. Kita bisa melihat sejarahnya di Timor Lorosae itu cukup lama, kemudian juga di daerah-daerah lain seperti di Papua, di Aceh. Kemudian juga terbukti dengan kasus Berty Loupatty yang sementara diusut Mabes Polri. Karena ini dipelihara Kopassus. Tapi juga bisa ditetapkan dengan rendahnya gaji prajurit dan tingginya korupsi para perwiranya.
Jadi kalau para jenderal bisa kaya raya dari misalnya dapat saham dari HPH. Bagaimana dengan prajurit. Prajurit kan juga sering korupsi dana lauk pauknya. Indikasinya adalah bahwa di Sulteng itu pertama saya dengar itu bahwa ada prajurit mengadu kelompok anti korupsi dimana dan mereka bersaksi minta mereka di perjuangkan nasib mereka yang tidak menerima sepenuhnya hasil lauk pauknya yang dimakan oileh atasannya.
Di Timor Lorosae juga nyata, hampir semua foto-foto penyiksaan bisa dikomersilkan. Jadi kalau prajurit-prajurit itu di intrograsi orang. Itulah yang bisa mereka lakukan. Kalau atasannya, mainnya lebih tinggi. Kalau kita mencatat, hanya ini satu-satunya penembak misterius di Poso, itu sangat tidak bisa dipercaya. Karena dari sejarah penembakan misterius dan bukan misterius di Poso terutama setelah penandatangan deklarasi Malino, kelihatan bahwa banyak kelompok yang bermain di pelbagai tempat. Dan setiap kali dikatakan tertangkap bagaimana jaminannya bahwa itu tidak akan terjadi di tempat lain.
Kita melihat bahwa kekerasaan dan intimidasi di Poso, memiliki fungsi ekonomis dan politik.

Kalau peran militer itu sendiri di Poso lebih ke arah apa?
Kalau saya melihat sesudah Deklarasi Malino praktis tidak ada nampak konflik antarkomunitas. Tapi yang mulai muncul adalah betul-betul teror. Pertama teror dalam arti penembakan misterius itu. kedua, bom-bom. Bukan hanya di kantor, melainkan juga di bis-bis. Ini siapa yang melakukan bom-bom, kenapa tidak bisa diusut.
Di sini perlu kemampuan kolektif, kalau sekarang banyak sekali akibat tembakan yang tidak mematikan. Nah, hanya sedikit tembakan bisa mematikan. Korban kebanyakan meninggal dunia akibat tembakan di perut. Tapi kalau kita melihat yang meninggal dunia, umur 35 tahun dengan luka di pelipis kanan atas. Itukan memerlukan keahlian.
Kalau luka pada perut itu apa, kita lihat pada kelompok hasil dari pada penembakan terakhir. Itu banyak digunakan pada senjata otomatis. Artinya kalau bisa mengkalkulasikan tandanya, kalau luka pada bagian paha atau bagian dada hingga menyebabkan meninggal. Kenyataan menurut survei, ini mewabah di sepanjang Kabupaten Poso. Itu menunjukkan bahwa ada pihak yang berkepentingan untuk bermain di titik rawan yang berbahaya.

Siapa pihak yang berkepentingan itu?
Tiga pihak. Mereka terlibat dalam industri bantuan, sebab kalau Poso sudah mereka anggap aman dan orang-orang sudah pulang ke kampungnya masing-masing, maka justifikasi untuk mengucurkan permohonan bantuan tidak terlalu tinggi.
Kedua militer sendiri. Kemarin saya memasuki Poso lewat arah Selatan, saya menghitung ada 12 pos yang berbatasan dengan Sulsel hingga ke Tentena. Itu yang terjadi adalah industri militer. Mereka yang berjaga memungut upeti dari truk-truk yang melintas di jalan itu.
Menurut hitungan kotor saya, katakanlah sepuluh truk yang melintas disetiap pos perhari kemudian pungutannya berkisar antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu pertruk. Kemudian yang masuk ke Poso dicek KTP-nya, kalau ada yang KTP-nya mati kemudian dipungut Rp 5 ribu lagi. Maka katakanlah angka Rp 1 juta perhari yang diterima oleh instansi itu hanya satu trayek.
Apalagi di daerah antara Tentena hingga perbatasan Sulsel, mereka yang berpos di situ tak menghadapi musuh, tidak ada lawan yang seimbang seperti di Aceh antara TNI dengan GAM. Di Timor-Timur melawan Fretelin, di Papua melawan GPK. Truk-truk yang lewat bukan hanya menyetor duit tetapi juga diharuskan menyetor kretek.
Ketiga, yang berkepentingan adalah para kapitalis besar yang menanam modal khususnya di Kapet Batui dan juga yang ingin mewujudkan cita-cita pembentukan Provinsi Sultim. Untuk itulah citra kerawanan di Poso terus dipertahankan. Sebab kalau tidak, kenapa harus menambah satu batalyon Brimob dan satu batalyon militer. Kalau cuma untuk mendamaikan orang Poso yang sudah pastiu (capek) untuk perang, kenapa harus menambah pasukan begitu banyak. Makanya ujung-ujungnya entah dengan pemekaran Kodam atau pembentukan Batalyon, entah untuk pembentukan provinsi baru kapitalis besar di Indonesia bagian Timur harus dipelihara. Tomi Winata mulai masuk ke sini. Tomi Winata adalah orang yang memutar uang Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat. Dan kita melihat bupati baru di Kabupaten Morowali, Andi Muhammad ini begitu sibuk menerima investor-investor baru baik Tomi Winata maupun sumber saya menyebut bos Gajah Tunggal Group Syamsul Nursalim, Arifin Panigoro. Makanya Teluk yang terbentang dari Tomori hingga Kecamatan Batui Kabupaten Banggai perlu dijaga. Perlu diamanakan dari kemungkinan-kemungkinan nelayan, petani dan aktivis lingkungan. Sebab ladang minyak di Teluk Tomori pasti mengusur banyak nelayan. Dimana terjadi eksploitasi minyak disitu terjadi penyingkiran masyarakat yang tidak berperan dalam eksploitasi itu. l